Tiktok akan di hapus awal tahun 2025 – Ini alasanya

Anggota komite DPR AS mendesak para pemimpin Apple dan Google untuk mematuhi undang-undang yang bisa menyebabkan pemblokiran aplikasi TikTok di AS pada Januari mendatang.

Permintaan ini disampaikan melalui surat resmi yang dikirimkan kepada CEO Apple, Tim Cook, dan CEO Alphabet, Sundar Pichai, Jumat lalu.

Dalam surat tersebut, anggota parlemen mengingatkan kedua pemimpin perusahaan agar memenuhi kewajiban mereka.

Sebagai operator aplikasi terkait keputusan yang berpotensi berdampak pada TikTok.

Desakan ini berakar dari keputusan pengadilan banding AS di Washington DC, yang memerintahkan ByteDance, induk perusahaan TikTok, untuk mendifestasikan kepemilikan mereka atas TikTok paling lambat 19 Januari 2024.

Yang memerintahkan ByteDance, induk perusahaan TikTok, untuk mendifestasikan kepemilikan mereka atas TikTok paling lambat 19 Januari 2025.

Jika ByteDance gagal mematuhi tanggat tersebut, Apple dan Google akan diwajibkan menghapus aplikasi TikTok dari layanan mereka di AS.

Also Read:

Jawaban kenapa produk Apple seperti iPhone banyak peminat walaupun harga mahal

Undang-undang yang berlaku mengatur larangan penyediaan layanan yang berkaitan dengan aplikasi yang dikendalikan oleh pihak yang dianggap sebagai musuh asing.

Pengadilan banding DC sebelumnya telah menolak permintaan TikTok untuk menghentikan penerapan undang-undang tersebut sementara waktu.

Hakim berpendapat bahwa undang-undang ini dirancang untuk menghindungi keamanan nasional.

Meski TikTok menentang dengan argumen bahwa undang-undang itu melanggar amandemen pertama dan membatasi hak 170 juta penggunanya di AS, Hakim menegaskan bahwa undang-undang tetap berlaku.

Selain menesak Apple dan Google, DPR AS juga mengirimkan surat kepada CEO TikTok, Zou Zichao, untuk meninjau keputusan pengadilan.

Anggota parlemen menyebut bahwa sejak undang-undang ini disahkan oleh Presiden Joe Biden, pada April lalu, Kongres telah memberikan cukup waktu kepada TikTok untuk mematuhinya.

TikTok memperingatkan bahwa pemblokiran ini bisa mengakibatkan kerugian sebesar-besaran.

DPR AS juga menegaskan bahwa undang-undang ini dirancang untuk menghindungi keamanan nasional.

Hakim berpendapat bahwa undang-undang ini dirancang untuk membatasi hak 170 juta penggunanya di AS,

Hakim menegaskan bahwa pemblokiran ini bisa mengakibatkan kerugian sebesar-besaran.