Dinasti Politik Warnai Pilkada 2024?

Pilkada November 2024 mendatang akan menjadi ajang peraturan politik dinasti di daerah. Sebenarnya ini sudah terjadi sejak pilkada pada Desember 2020 lalu dan tahun-tahun sebelumnya.

Dinasti politik di Indonesia sangat diperkuat saat Mahkamah Konstitusi membatalkan larangan dengan kekerabatan dalam perpolitikan di daerah.

Dalinya sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Mantan Ketua MK Mahfud MD juga mengatakan bahwa dinasti politik itu sah-sah saja dan tidak ada masalah, namun yang menjadi masalah yaitu jika ada penguasa yang memperalat hukum untuk kebutuhan dinastinya.

Hal itu diungkapkan Mahfud pada tahun 2023 lalu. Data CSIS ada sekitar 124 praktik dinasti politik di Indonesia per tahun 2020.

Keluarga besar ex-gubernur Banten Ratu Atut Korsia, menjadi keluarga dinasti politik paling terkenal di Indonesia.

Dari tujuh anggota keluarganya yang ikut kontestasi, enam diantaranya berhasil memperoleh kursi dan hanya satu yang gagal.

Also Read:

Caca DA5 – Nia Anak Surga – Lirik Lagu

Nah dari keenamnya itu ada satu prima dona keluarga Ratu Atut yang elektabilitasnya tidak terkalahkan yaitu adalah Ayrin Rahmidiani, istri dari Tubagus Hairi Wardana yang merupakan adik ipar Ratu Atut.

Dia resmi menjadi calon gubernur Banten didampingi adik Sumardi dari PDIP.

Ex-Wali Kota Tangerang Selatan dua periode itu bahkan memperoleh suara tertinggi dari semua caleg di dapil Banten I, II, dan III.

Seperti yang kita ketahui, tidak hanya Ayrin, adik kandung Ratu Atut yaitu Ratu Tatu Hasanah merupakan pemimpin Serang.

Dia menjadi Bupati Serang tahun 2020 dan sebelumnya dia menjabat sebagai Wakil Bupati Serang.

Adik tiri Ratu Atut Tubagus Hairul Zaman juga berhasil mempertahankan kursinya di Senayan.

Also Read:

Jumlah Kisaran Orang Indonesia Yang Ada Di Negara Lain

Berikut keluarga Atut lain yang berhasil memenangkan pileg 2024.

1. Andiara Aprilia Hikmat (Putri Ratu Atut)

2. Ananda Triyan Salihan

3. Tubagus Undra Sengsana

4. Teguh Istal

Selain dinasti politik di tingkat daerah, dinasti politik bahkan naik ke tingkat nasional.

Pengamat politik Rerangkuti mengatakan hal itu ditandai dengan pencalonan Gibran Raka Buming sebagai calon Wakil Presiden.

Saya membeberkan ada masalah dari pencalonan Gibran jadi cawapres yang mana terkait dari dinasti politik.

Keputusan MK soal batas usia cawapres yang dibuat melalui pelanggaran kode etik.

Keputusan itu dibuat oleh Ketua MK Anwar Usman yang merupakan paman Gibran.

Gibran adalah anak dari presiden yang berkuasa yaitu Jokowi.

Also Read:

Kadernya Ditarik PDIP, Golkar Akhirnya Dukung Airin Rachmi

Adik Gibran, Kaesang, ikut mendukung melalui PSI.

Adik iparnya yaitu Bobi yang merupakan Wali Kota Medan juga ikut mendukung Gibran.

Menjelang Pilkada 2024, dinasti politik Jokowi memang semakin ramai diperbincangkan.

Pada 22 Agustus, masyarakat sampai demo di depan gedung DPR karena tidak terima jika DPR mengubah syarat usia calon kepala daerah jadi 30 tahun saat pelantikan.

Jika itu terjadi, maka anak bungsu Jokowi yaitu Kaesang bisa saja maju di Pilgub dan memperparah kondisi dinasti politik di Indonesia.

Lantas, apa sih penyebab semakin marahnya dinasti politik di Indonesia?

Also Read:

Masih 50% Anis Baswedan Untuk Masuk Ke PDIP

Pengamat politik dari UMJ, yaitu Dr. Lucy Andreani, membeberkan salah satu alasannya, yaitu karena mahalnya ongkos politik.

Biaya politik itu besar kalau ada pemilik modal, mulai dari anak sampai ponakan yang mencalonkan diri, ya sah-sah saja.

Soalnya mereka punya modal secara materi, intelektual, dan jejaring.

Hal ini yang membuat orang-orang yang punya modal besar akan nganggeng dinasti politiknya.

Selain itu, katanya, tren politik kekerabatan juga sudah lama berakar secara tradisional di Indonesia.

Kita tahu kalau Indonesia pernah menganut sistem kerajaan atau yang disebut sistem patrimonial.

Also Read:

MBAPPE MLEMPEM! ENDRICK CURI PANGGUNG DI LAGA DEBUT HINGGA CETAK REKOR GILA DI BERNABEU

Sistem yang mengutamakan generasi politik berdasarkan ikatan genealogis.

Banyak kepala daerah dari dinasti politik yang terlibat korupsi, mulai dari keluarga Ratu Atut, Yasin Limpo, dinasti Yance, Zumi Zola dari dinasti Zulkifli Nurdin, dan masih banyak lagi.

Ketua Prodi Magister Ilmu Politik UMJ itu mengatakan, kita memang tidak bisa melarang munculnya praktik dinasti politik.

Namun, sebagai warga yang tinggal di negara demokrasi, kita bisa menghambat kekuasaan dinasti politik yang merusak tatanan demokrasi.

Kita bisa menggunakan hak pilih kita dengan bijak, agar tidak melanggengkan dinasti politik yang hanya memperkaya keluarga sendiri.

Itulah sebabnya, menurutnya, pendidikan mengenai politik di masyarakat itu penting sekali.

Also Read:

KEMBALINYA MENTAL JUARA BERSAMA MARESCA TERAPKAN FILOSOFI BANYAK PEMAIN BANYAK GOL